AgamaBudayaHukumKorupsiNasionalPolitikSosial

Hukuman Mati untuk Koruptor

Friday, 30 Jan 2015 13:39 WIB

Tindak pidana korupsi yang sering diistilahkan ekstra-ordinary crime (kejahatan kriminal luar biasa) termasuk kejahatan yang paling merugikan bangsa dan negara. Beberapa negara, seperti Cina menerapkan hukuman mati bagi pelaku korupsi. Alasannya, koruptor lebih berbahaya dari pelaku kriminal lainnya karena dapat merugikan dan mengancam stabilitas negara. Lantas, bagaimanakah Islam memandang hukuman mati bagi koruptor?

Dalam pandangan syariat Islam, korupsi termasuk salah satu dosa besar, yaitu ghulul (penghianatan terhadap amanat rakyat). Dilihat dari cara kerja dan dampaknya, korupsi dapat dikategorikan sebagai pencurian (sariqah) dan perampokan (nahb). Semua tindakan tersebut tergolong dosa besar yang memiliki sanksi serius dalam Islam.

Ghulul adalah tindakan seorang aparat atau pejabat mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi dan memasukkan ke hartanya. Rasulullah SAW menjelaskan kata ghulul dalam hadis riwayat Adi bin Amirah al-Kindi, Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa di antara kalian yang kami tugaskan untuk suatu pekerjaan (urusan), lalu dia menyembunyikan dari kami sebatang jarum atau lebih dari itu maka itu merupakan ghulul (harta korupsi) yang akan dia bawa pada hari kiamat.” (HR. Muslim)

Sebagian ulama mengqiyaskan tindakan korupsi dengan mencuri. Yakni, pelakunya sama-sama dipotong tangan. Dalam hadis disebutkan, “Allah melaknat seorang pencuri yang mencuri sebiji telur sehingga menyebabkan tangannya dipotong dan yang mencuri seutas tali sehingga tangannya dipotong.”

Di samping itu, menurut Imam Malik, pelaku pencurian wajib mengembalikan harta yang telah dicurinya jika dia tergolong orang kaya. Namun, jika miskin, dia dimaafkan untuk tidak mengembalikan hartanya. Pada intinya, hukum potong tangan sebagai hukuman dari perbuatannya. Bukan sebagai tebusan atas apa yang telah dia ambil.

Namun untuk pelaku korupsi, beberapa ulama merasa perlu mengembangkan jenis hukuman tersebut dari hudud (hukum syariat yang sudah jelas aturannya) kepada ta’zir (hukuman berdasarkan kebijakan hakim). Mengingat tindakan korupsi bisa berdampak pada penyengsaraan rakyat, penyelewengan wewenang, hingga membuat pemerintahan tidak bisa berjalan optimal.

Pembahasan ini salah satunya keluar dari Ijtima’ Nahdlatul Ulama (NU) yang pernah mengeluarkan fatwa bolehnya hukuman mati bagi koruptor. Menurut fatwa tersebut, para koruptor boleh dihukum mati jika telah melakukan korupsi secara berulang-ulang. Fatwa itu dikeluarkan dalam sidang komisi Bahtsul Masail Ad-Diniyyah al-Waqi’iyyah di Pesantren Kempek, Ahad (16/9/2012) silam.

Korupsi sebenarnya secara substansi hampir sama dengan jarimah (tindak kriminal) yang lain dalam hukum pidana Islam, seperti penghianatan janji, menipu, suap, dan sumpah palsu. Jadi, hakim yang dalam hal ini merupakan pemerintah bisa menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepada pelaku korupsi.

Penerapan hukuman mati selain dapat diterapkan terhadap jarimah-jarimah yang sudah disebutkan dalam syariat, juga bisa diterapkan dalam jarimah taksir. Jarimah taksir adalah jarimah yang sanksi hukumannya diserahkan kepada qadhi atau hakim.

Hukuman mati dapat diterapkan pula terhadap jarimah taksir apabila jarimah tersebut mengancam keamanan sebuah negara. Kemudian, hukuman mati dapat pula diterapkan terhadap jarimah pengulangan (residivis). 

Wahbah Zuhaili dalam Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh menyimpulkan, hukuman mati boleh saja diberikan kepada orang yang sudah sangat sering melakukan tindakan kriminal, pecandu minuman keras (apalagi narkoba), para penganjur tindak kejahatan, dan pelaku tindakan subversif yang mengancam keamanan negara atau semisalnya. Koruptor bisa termasuk kategori jenis ini.

Hukuman mati bagi koruptor dirasa relevan disebabkan korupsi merupakan pelanggaran terhadap tujuan pokok hukum Islam, yaitu perlindungan terhadap harta. Jika dianalogikan, tindak pidana korupsi mirip dengan jarimah sariqah yang mengambil harta milik orang lain dan merugikan pemilik harta. Sedangkan, korupsi mencuri harta milik negara yang mengakibatkan kerugian negara dan berdampak yang sangat luar biasa terhadap tatanan kehidupan masyarakat.

Dalam fikih jinayah (hukum pidana Islam) hukuman mati dijatuhkan kepada pelaku perzinaan dalam bentuk dilempar batu hingga mati (al-Rajam) jika pelaku perzinahan sudah menikah. Di samping itu, hukuman mati juga bisa diterapkan dalam kasus pemberontakan (al-Bughat) dan pindah agama (al-riddah) yang dikenal sebagai hukuman (al-had al-hudud) atas pengingkaran terhadap Islam.

Jika melihat dari dampak dan bahaya tindak korupsi, sebenarnya tidak kalah berbahayanya dengan pelaku perzinaan, pemberontakan, atau murtad. Jika perzinaan bisa merusak nasab dan generasi, korupsi bisa memiskinkan generasi. Bila pemberontakan dan murtad bisa mengancam stabilitas negara, demikian juga dengan korupsi. 

Demikianlah hukuman berat bagi pelaku korupsi di dunia. Jika pelaku koruptor tidak bertobat dari dosanya, di akhirat dia mendapatkan balasan yang lebih berat. Muhammad bin Abi bakar al-Qurthubi dalam Al-Jami’ li Ahkamul Qur’an mengecam keras para koruptor sebagai penghianat yang mendapatkan siksa sangat keras di akhirat.

Hal ini berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah RA, “Rasulullah SAW telah bersabda tentang Mid’am (seorang budak), ‘Aku bersumpah demi Zat yang jiwaku ada dalam kekuasan-Nya. Sungguh selendang selimut yang dia ambil pada hari peperangan Khaibar yang merupakan harta pampasan perang yang diambil oleh pegawai pembagian harta, akan menyalakan api neraka baginya’.” n ed: hafidz muftisany

Tags
Show More

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker