Hukuman Mati untuk Koruptor

  • Whatsapp
Friday, 30 Jan 2015 13:39 WIB

Tindak pidana korupsi yang sering diistilahkan ekstra-ordinary crime (kejahatan kriminal luar biasa) termasuk kejahatan yang paling merugikan bangsa dan negara. Beberapa negara, seperti Cina menerapkan hukuman mati bagi pelaku korupsi. Alasannya, koruptor lebih berbahaya dari pelaku kriminal lainnya karena dapat merugikan dan mengancam stabilitas negara. Lantas, bagaimanakah Islam memandang hukuman mati bagi koruptor? Dalam pandangan syariat Islam, korupsi termasuk salah satu dosa besar, yaitu ghulul (penghianatan terhadap amanat rakyat). Dilihat dari cara kerja dan dampaknya, korupsi dapat dikategorikan sebagai pencurian (sariqah) dan perampokan (nahb). Semua tindakan tersebut tergolong dosa besar yang memiliki sanksi serius dalam Islam. Ghulul adalah tindakan seorang aparat atau pejabat mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi dan memasukkan ke hartanya. Rasulullah SAW menjelaskan kata ghulul dalam hadis riwayat Adi bin Amirah al-Kindi, Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa di antara kalian yang kami tugaskan untuk suatu pekerjaan (urusan), lalu dia menyembunyikan dari kami sebatang jarum atau lebih dari itu maka itu merupakan ghulul (harta korupsi) yang akan dia bawa pada hari kiamat.” (HR. Muslim) Sebagian ulama mengqiyaskan tindakan korupsi dengan mencuri. Yakni, pelakunya sama-sama dipotong tangan. Dalam hadis disebutkan, “Allah melaknat seorang pencuri yang mencuri sebiji telur sehingga menyebabkan tangannya dipotong dan yang mencuri seutas tali sehingga tangannya dipotong.” Di samping itu, menurut Imam Malik, pelaku pencurian wajib mengembalikan harta yang telah dicurinya jika dia tergolong orang kaya. Namun, jika miskin, dia dimaafkan untuk tidak mengembalikan hartanya. Pada intinya, hukum potong tangan sebagai hukuman dari perbuatannya. Bukan sebagai tebusan atas apa yang telah dia ambil. Namun untuk pelaku korupsi, beberapa ulama merasa perlu mengembangkan jenis hukuman tersebut dari hudud (hukum syariat yang sudah jelas aturannya) kepada ta’zir (hukuman berdasarkan kebijakan hakim). Mengingat tindakan korupsi bisa berdampak pada penyengsaraan rakyat, penyelewengan wewenang, hingga membuat pemerintahan tidak bisa berjalan optimal. Pembahasan ini salah satunya keluar dari Ijtima’ Nahdlatul Ulama (NU) yang pernah mengeluarkan fatwa bolehnya hukuman mati bagi koruptor. Menurut fatwa tersebut, para koruptor boleh dihukum mati jika telah melakukan korupsi secara berulang-ulang. Fatwa itu dikeluarkan dalam sidang komisi Bahtsul Masail Ad-Diniyyah al-Waqi’iyyah di Pesantren Kempek, Ahad (16/9/2012) silam. Korupsi sebenarnya secara substansi hampir sama dengan jarimah (tindak kriminal) yang lain dalam hukum pidana Islam, seperti penghianatan janji, menipu, suap, dan sumpah palsu. Jadi, hakim yang dalam hal ini merupakan pemerintah bisa menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepada pelaku korupsi. Penerapan hukuman mati selain dapat diterapkan terhadap jarimah-jarimah yang sudah disebutkan dalam syariat, juga bisa diterapkan dalam jarimah taksir. Jarimah taksir adalah jarimah yang sanksi hukumannya diserahkan kepada qadhi atau hakim.

Related posts