Buka Peti ES, Praktek Korupsi Non-APBN Terdahsyat

  • Whatsapp
mk-center.com | Mata pisau institusi penegak hukum kita rupanya lebih terfokus pada korupsi dana APBN. Padahal, ada bentuk korupsi yang tak kalah dahsyatnya, yakni maraknya praktik penambangan liar atau penambangan tanpa izin (Peti). Triliunan rupiah menguap akibat praktik Peti ini. D i Kalimantan, ratusan bahkan ribuan praktik penambangan liar menggerogoti kawasan ini. Pemerintah provinsi, juga pemerintah kabupaten dan kota di kawasan ini seolah sudah tak berdaya lagi menghadapi persoalan Peti. Sementara itu, pada sisi lain, kerusakan alam terus saja berlangsung secara massif. Sayangnya, belum ada langkah-langkah nyata yang dilakukan pemerintah untuk meredam kemungkinan semakin meluasnya kerusakan alam akibat praktik penambangan tanpa izin yang terjadi di berbagai wilayah.  Bersyukur, semilir angin segar mulai bertiup tatkala Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, beberapa waktu lalu, menyatakan akan menertibkan perizinan sector pertambangan atau kuasa pertambangan (KP) yang kerap tumpang tindih antara pusat dan daerah. Presiden pun mengakui jika masalah perizinan tambang masih banyak yang bermasalah dan tidak memenuhi standar ramah lingkungan. Permasalahan ini terjadi ketika era otonomi memberikan kuasa kepada bupati atau wali kota untuk memberikan izin. 

YANG NYARIS LENYAP,

Penanganan skandal Mega Korupsi Kondensat dengan kerugian yang diperkirakan Rp 35 Triliun di Badan Reserse Kriminal (Barekrim) Polri mangkrak alias nyaris lenyap. Menurut Direktur Eksekutif Institute for Strategic and Indonesian Studies (ISIS) Kisman Latumakulita hal ini memperburuk wajah kepolisian dalam pemberantasan korupsi dan sangat disayangkan. “Kasihan intitusi kepolisian dalam kasus korupsi Kondensat Rp 35 triliun ini mangkrak sudah dua tahun lebih, sejak Juni 2015,”ujar Kisman Latumakulita di Jakarta, Kamis (14/12/2017). Kisman mengungkapkan, saat ini Lembaga kepolisian seperti disandra oleh kekuatan-kekuatan tertentu. Sedang jagat hukum dan politik Indonesia dimonopoli oleh kasus skandal e-KTP yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto, dengan nilai kerugian Rp 2,5 triliun. Padahal ada skandal mega Korupsi Kondensat yang lebih besar mangkrak di Bareskrim Polri. “Kerugian negara akibat skandal korupsi kondensat ini, menurut dia, tidak tanggung-tanggung karena nilainya mencapai Rp 35 triliun,” jelasnya. Menurut Kisman inilah skandal korupsi dengan nilai kerugian tertinggi, terbesar dan terdahsyat selama negeri ini merdeka 71 tahun silam. “Harusnya Bareskrim Polri tidak berdiam diri dengan kasus korupsi kondensat ini. Publik dan pegiat anti korupsi bisa membuat penafsiran negatif kepada Bareskrim. Penegakan hukum hanya tajam kepada rakyat jelata, tetapi tumpul kepada kaum berduit,” bebernya. Masih kata Kisman penyidikan skandal dugaan korupsi Rp 35 triliun ini sudah berlangsung dua tahun silam, sejak 2015 ketika Kabareskrim dijabat oleh Komjen Polisi Budi Waseso. Ditambahkan, sampai sekarang Kabareskrim sudah dijabat tiga orang selain Budi Waseso, yaitu Komjen Pol Anang Iskandar dan Komjen Aridono Sukamanto.

Related posts