Korupsi Sosial Permisif

  • Whatsapp

DALAM empat bulan terakhir, sudah enam kepala daerah terkena operasi tangkap tangan (OTT), yakni Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti yang terkena OTT karena kasus suap proyek pembangunan jalan Provinsi Bengkulu (21/6), kemudian Bupati Pamekasan Achmad Syafii terkait dengan kasus suap Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan sebesar Rp 250 juta (2/8). Kembali pada 29 Agustus, giliran Wali Kota Tegal Siti Masitha yang ditangkap karena kasus suap pengelolaan dana jasa pelayanan RSUD Kardinah dan pengadaan barang dan jasa Kota Tegal. Selanjutnya nasib nahas juga dialami Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen yang ditangkap karena kasus suap pekerjaan pembangunan infrastruktur Kabupaten Batubara (13/9). Hanya berselang tiga hari, Wali Kota Batu Malang Eddy Rumpoko ditangkap karena kasus suap terkait dengan proyek Pemda Batu Malang (16/9), serta yang terkini OTT yang dilakukan terhadap Wali Kota Cilegon pada Jumat (22/9). Praktis pada September ini saja, KPK sudah empat kali melakukan OTT. Sungguh miris, tampaknya OTT KPK selama ini tak kunjung menyurutkan adrenalin para koruptor untuk merampok uang rakyat. Cibiran publik terhadap koruptor yang terus dikapitalisasi berbagai media, penderitaan rakyat miskin yang semakin bertambah karena hak-hak mereka dikuret para pejabat rakus itu, pelayanan publik yang tidak berkualitas karena anggarannya dicoleng para pejabat rakus, ternyata tidak menerbitkan sensitivitas hukum dan moral bagi para pejabat untuk menghentikan niat rasywahnya. Kita terus saja menyaksikan birokrat, politisi, pebisnis, dll menyemburkan aura kerakusan, memerkosa celah-celah aturan yang ada untuk memperkaya diri dan memupuk kekuasaan mereka. Menjadi lumrah KPK sejauh ini berupaya maksimal mengeliminasi korupsi meski di sisi lain harus diakui, ada temuan-temuan yang menyiratkan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan KPK dalam proses hukum terhadap koruptor. Orang-orang penting di parlemen, di lembaga peradilan bahkan Mahkamah Konstitusi pun sudah dibui komisi antirasywah. Namun, rupanya itu tak mampu meneror para koruptor untuk berhenti mengeruk uang haram. Padahal, uang negara yang dikorup tidak sedikit dan sangat berfaedah jika itu digunakan untuk ‘memberi makan’ rakyat. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW, 2016), dari 573 perkara korupsi yang terpantau, nilai kerugian negara yang timbul Rp3,085 triliun, suap sejumlah Rp2,605 miliar, US$212 ribu, dan S$128.700. Jumlah denda Rp60,665 miliar dan jumlah uang pengganti sebesar Rp720,3 miliar. Bahkan objek yang masih menjadi primadona di mata para koruptor ialah pengadaan barang dan jasa. Data di atas tentu akan kian meningkat pada 2017, tetapi ironisnya selalu tak sebanding dengan penurunan angka korupsi. Kita khawatir, dengan makin banyaknya kasus korupsi yang diungkap ke publik oleh KPK, masyarakat justru mulai tidak lagi menjadikan korupsi sebagai isu yang vital. Mereka justru menganggapnya sebagai sesuatu yang lumrah alias menjadi permisif. Kepermisifan terhadap korupsi ini salah satunya diakibatkan pisau hukum yang tumpul terhadap koruptor. ICW menilai inovasi penuntutan dan penghukuman kasus tindak pidana korupsi (tipikor) masih minim sepanjang 2016. Bahkan dalam pantauan ICW pada 2016, dari 573 putusan kasus korupsi, hanya tujuh putusan yang memvonis terdakwa dengan pidana tambahan, yakni pencabutan hak politik, yang jumlah tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah terdakwa sepanjang 2016. Padahal, pencabutan hak politik sangat penting diterapkan karena sejauh ini politisi yang korup, di penjara dan kemudian bebas, nyatanya bisa mencalonkan diri lagi dalam jabatan politik setelah sempurna ‘mencuci stigma’ yang menempeli dirinya. Ini menyebabkan hukuman ke koruptor bukannya memberikan rasa jera, melainkan sebaliknya bahkan ikut memfasilitasi koruptor menghindar dari hukuman yang mestinya ia terima.

Related posts