JAKARTA — Ketua Komisi Pengawas Haji Indonesia Samidin Nashir mengatakan pembubaran KPHI berpotensi besar menyebabkan pengawasan yang longgar dan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Peluang korupsi semakin lebar dalam penyelenggaraan haji karena menyatunya operator, regulator dan pengawasan dalam Kementerian Agama.
Baca Juga:
Dia mengatakan KPHI sejatinya menjadi unsur penyeimbang yang dapat mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan haji independen secara mendalam sampai pada hal-hal teknis dan spesifik. Tingkat Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, kata dia, tidak dapat optimal mengawasi karena berasal dari internal Kemenag.
Sementara DPR dapat mengawasi tetapi tidak bisa secara mendalam atau pada aspek umum penyelenggaraan haji. “Ada potensi terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Siapa lagi yang mau mengontrol? Irjen itu organ internal. Dia tidak mungkin koreksi kebijakan menterinya. Sementara DPR pengawasan hajinya secara umum,” kata Samidin dalam jumpa persnya di Jakarta, Jumat (5/4).
Dia mengatakan dengan tidak adanya lembaga pengawas haji internal juga akan menyebabkan kevakuman pengawasan operasional haji. “Selama ini KPHI mengawasi kebijakan operasional oleh menteri, Dirjen PHU, sampai peraturan-peraturan penjabaran di lapangan. Kami kritisi kalau ada kesalahan-kesalahan,” kata dia.
