Serangan terhadap KPK Jadi Sorotan Jelang Pilpres 2019

Serangan terhadap KPK menjadi sorotan jelang Pilpres 2019 pada bulan April mendatang. Setelah kasus Novel Baswedan, baru-baru ini bom pipa ditemukan tergantung di pagar kediaman Ketua KPK, Agus Rahardjo. Sekitar waktu yang sama, dua bom Molotov dilemparkan ke rumah Wakil Ketua KPK Laode Syarif di pinggiran selatan Kalibata di Jakarta Selatan tanpa menyebabkan kerusakan apa pun, tetapi mengirimkan pesan intimidasi yang sudah tidak asing.

Oleh: John McBeth (Asia Times)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengalami serangan baru di tengah kampanye pemilihan presiden dan legislatif, di mana pertarungan korupsi bukanlah—dan tidak pernah—menjadi masalah nyata.

Terlepas dari perubahan kepemimpinan KPK yang keempat sejak didirikan pada tahun 2003, jajak pendapat menunjukkan bahwa KPK tetap menjadi lembaga yang paling tepercaya di negara ini.

Badan pengawas korupsi Transparency International mendaftarkan DPR sebagai lembaga paling korup di Indonesia pada tahun 2017—sebuah gelar yang sangat layak tahun lalu setelah ketuanya, mantan pemimpin Partai Golkar Setya Novanto, dipenjara selama 15 tahun karena mendalangi penipuan KTP elektronik senilai US$173 juta.

Lebih dari 90 persen anggota parlemen yang berkuasa sedang berusaha untuk terpilih kembali di DPR yang memiliki 575 kursi—sebagian besar di kursi lama mereka—sementara sepertiga anggota majelis tinggi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berlomba-lomba untuk mendapatkan giliran di majelis rendah.

Persidangan Setya Novanto Ditunda Karena Masalah Sakit Perut

Mantan Ketua DPR Indonesia, Setya Novanto (kedua dari kiri), di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada 21 November 2017. (Foto: Reuters)

Presiden Joko Widodo dan saingan oposisi Prabowo Subianto mungkin memiliki catatan bersih, tetapi mereka hanya memberikan janji-janji manis untuk menangani masalah yang tampaknya tak berujung, yang terus membebani negara miliaran dolar setahun dan tidak menunjukkan tanda-tanda mereda.

Jokowi menerima kritik dari kubu Prabowo, bagaimanapun, atas kegagalan polisi untuk menyelesaikan serangan air keras pada April 2017 terhadap kepala penyidik KPK Novel Baswedan (41 tahun), yang buta pada satu mata dan baru kembali bertugas setahun tahun lalu setelah beberapa operasi.

Dua penyerang yang menggunakan sepeda motor melempar sebotol asam klorida ke wajah Novel ketika ia pulang ke rumah dari sholat subuh; meskipun ada kemarahan publik, namun polisi tidak mampu—atau tidak mau—melakukan pekerjaan penyelidikan rutin sekali pun.

Mantan perwira polisi itu adalah sepupu Gubernur Jakarta Anies Baswedan, yang didukung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo dalam kemenangannya yang kontroversial tahun 2012 atas Basuki “Ahok” Purnama yang saat itu menjadi petahana.

Berbeda dengan militer, Polri melapor langsung kepada presiden, yang menempatkan Jokowi langsung di garis tembak. Baru sekarang—dan di bawah tekanan pemilu—Kapolri Tito Karnavian membentuk tim yang beranggotakan 65 orang untuk menyelidiki lebih dalam kasus ini.

Orang-orang memakai topeng wajah penyidik KPK Novel Baswedan untuk menunjukkan dukungan, setelah ia menderita serangan air keras, di Jakarta, pada 22 Februari 2018. (Foto: Anadolu Agency via AFP Forum/Eko Siswono Toyudho)

Ia juga didorong oleh penderitaan terbaru KPK, yang dimulai awal bulan ini ketika sebuah tas berisi apa yang dikatakan sebagai bom pipa ditemukan tergantung di pagar kediaman Ketua KPK, Agus Rahardjo.

Sekitar waktu yang sama, dua bom Molotov dilemparkan ke rumah Wakil Ketua KPK Laode Syarif di pinggiran selatan Kalibata di Jakarta Selatan tanpa menyebabkan kerusakan apa pun, tetapi mengirimkan pesan intimidasi yang sudah tidak asing.

“Ini pekerjaan yang berbahaya,” kata Laode dalam sebuah wawancara pada Agustus lalu dengan majalah alumni University of Sydney. “Itu sangat mempengaruhi hidup saya, tidak hanya untuk diri saya sendiri tetapi keluarga saya dan bahkan ibu saya. Putra saya, ketika mereka pergi ke sekolah, harus ditemani oleh petugas polisi setiap hari.”

Juli lalu, dalam kejadian yang biasa terjadi, seorang penyelidik KPK menemukan mobilnya penuh dengan asam klorida dan ban mobilnya terpotong setelah menerima serangkaian ancaman kematian lewat telepon, sehubungan dengan kasus yang sedang dikerjakannya.

Polisi dan KPK berselisih karena penyelidikan masa lalu terhadap para jenderal yang korup yang gajinya relatif rendah dengan rekening-rekening bank mereka yang menggembung, seperti yang diungkapkan oleh badan pengawas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Jakarta, 13 Juli 2016. (Foto: Reuters/Darren Whiteside)

“Gagal Total,” tandas Koran Tempo di halaman depan pada pekan lalu, ketika Karnavian mengumumkan pembentukan tim investigasi baru dalam serangan air keras, yang mencakup petugas anti-terorisme Densus 88 dan beberapa mantan penyelidik KPK.

Kapolri itu adalah mantan Kepala Densus 88, unit elit beranggotakan 1.000 orang yang telah memainkan peran utama dalam menangkap lebih dari 1.000 teroris di seluruh negeri selama 15 tahun terakhir, tetapi jarang digunakan untuk tugas-tugas lain.

International Corruption Watch (ICW) dan kelompok aktivis lainnya menuduh polisi menghalangi penyelidikan, terlepas dari klaim bahwa polisi telah menemukan sidik jari pada perangkat yang digunakan dalam insiden bom pipa terbaru dan bom Molotov.

Novel mengatakan bahwa Jokowi harus berbuat lebih banyak untuk mendorong polisi untuk bertindak terhadap kekerasan dan perlawanan terhadap KPK. “Jika presiden takut mengungkap kebenaran, maka saya sangat sedih,” katanya kepada para wartawan tahun lalu.

“Seharusnya tidak ada impunitas bagi yang kuat,” kata Ketua Transparency International Jose Ugaz tahun lalu. “Presiden Jokowi harus berbicara dan mengambil tindakan yang memastikan KPK aman dari intimidasi. Anggota parlemen tidak boleh diizinkan untuk melemahkan kekuatan KPK atau menghindari penyelidikannya.”

Seseorang menghitung uang kertas rupiah dalam sebuah file foto. (Foto: Reuters)

Faktanya, DPR telah dengan giat bergabung dalam kampanye untuk melemahkan pekerjaan KPK, termasuk upaya yang gagal untuk menghilangkan kemampuan KPK untuk secara terselubung menyadap para tersangka—mungkin alat yang paling penting dalam gudang senjata KPK.

Tekanan pada KPK telah meningkat secara proporsional dengan pencapaiannya dalam memenjarakan total 547 politisi, birokrat, dan ahli hukum sejak komisi itu dibentuk.

Tetapi terkait klaim bahwa KPK menjadi terlalu kuat, para politisi tidak dapat dengan mudah berdebat dengan tingkat hukuman yang hampir 100 persen, peringkat persetujuan 80 persen yang konsisten, dan rata-rata 7.000 informasi korupsi dalam setahun, hinggaHotline aman 24 jam KPK.

Keterangan foto utama: Presiden Indonesia Joko Widodo dalam file foto. (Foto: Reuters/Yuri Gripas)

Tags: Serangan menjelang Pilpres