Serangan terhadap KPK menjadi sorotan jelang Pilpres 2019 pada bulan April mendatang. Setelah kasus Novel Baswedan, baru-baru ini bom pipa ditemukan tergantung di pagar kediaman Ketua KPK, Agus Rahardjo. Sekitar waktu yang sama, dua bom Molotov dilemparkan ke rumah Wakil Ketua KPK Laode Syarif di pinggiran selatan Kalibata di Jakarta Selatan tanpa menyebabkan kerusakan apa pun, tetapi mengirimkan pesan intimidasi yang sudah tidak asing.
Baca juga: Pilpres 2019: Politik Identitas dan Perdamaian
Oleh: John McBeth (Asia Times)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengalami serangan baru di tengah kampanye pemilihan presiden dan legislatif, di mana pertarungan korupsi bukanlah—dan tidak pernah—menjadi masalah nyata.
Terlepas dari perubahan kepemimpinan KPK yang keempat sejak didirikan pada tahun 2003, jajak pendapat menunjukkan bahwa KPK tetap menjadi lembaga yang paling tepercaya di negara ini.
Badan pengawas korupsi Transparency International mendaftarkan DPR sebagai lembaga paling korup di Indonesia pada tahun 2017—sebuah gelar yang sangat layak tahun lalu setelah ketuanya, mantan pemimpin Partai Golkar Setya Novanto, dipenjara selama 15 tahun karena mendalangi penipuan KTP elektronik senilai US$173 juta.
Lebih dari 90 persen anggota parlemen yang berkuasa sedang berusaha untuk terpilih kembali di DPR yang memiliki 575 kursi—sebagian besar di kursi lama mereka—sementara sepertiga anggota majelis tinggi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berlomba-lomba untuk mendapatkan giliran di majelis rendah.
Mantan Ketua DPR Indonesia, Setya Novanto (kedua dari kiri), di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada 21 November 2017. (Foto: Reuters)
Presiden Joko Widodo dan saingan oposisi Prabowo Subianto mungkin memiliki catatan bersih, tetapi mereka hanya memberikan janji-janji manis untuk menangani masalah yang tampaknya tak berujung, yang terus membebani negara miliaran dolar setahun dan tidak menunjukkan tanda-tanda mereda.
Jokowi menerima kritik dari kubu Prabowo, bagaimanapun, atas kegagalan polisi untuk menyelesaikan serangan air keras pada April 2017 terhadap kepala penyidik KPK Novel Baswedan (41 tahun), yang buta pada satu mata dan baru kembali bertugas setahun tahun lalu setelah beberapa operasi.
Dua penyerang yang menggunakan sepeda motor melempar sebotol asam klorida ke wajah Novel ketika ia pulang ke rumah dari sholat subuh; meskipun ada kemarahan publik, namun polisi tidak mampu—atau tidak mau—melakukan pekerjaan penyelidikan rutin sekali pun.
Mantan perwira polisi itu adalah sepupu Gubernur Jakarta Anies Baswedan, yang didukung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo dalam kemenangannya yang kontroversial tahun 2012 atas Basuki “Ahok” Purnama yang saat itu menjadi petahana.
Berbeda dengan militer, Polri melapor langsung kepada presiden, yang menempatkan Jokowi langsung di garis tembak. Baru sekarang—dan di bawah tekanan pemilu—Kapolri Tito Karnavian membentuk tim yang beranggotakan 65 orang untuk menyelidiki lebih dalam kasus ini.
Orang-orang memakai topeng wajah penyidik KPK Novel Baswedan untuk menunjukkan dukungan, setelah ia menderita serangan air keras, di Jakarta, pada 22 Februari 2018. (Foto: Anadolu Agency via AFP Forum/Eko Siswono Toyudho)
Ia juga didorong oleh penderitaan terbaru KPK, yang dimulai awal bulan ini ketika sebuah tas berisi apa yang dikatakan sebagai bom pipa ditemukan tergantung di pagar kediaman Ketua KPK, Agus Rahardjo.
Sekitar waktu yang sama, dua bom Molotov dilemparkan ke rumah Wakil Ketua KPK Laode Syarif di pinggiran selatan Kalibata di Jakarta Selatan tanpa menyebabkan kerusakan apa pun, tetapi mengirimkan pesan intimidasi yang sudah tidak asing.
