Tindak Pidana Korupsi Dektor Bisnis

  • Whatsapp
High Level Dialogue : Komitmen Pencegahan Korupsi dan Membangun Budaya Anti Korupsi terkait praktik Bisnis Bahwa dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi sektor bisnis, diperlukan kerjasama yang erat antara lembaga penegak hukum dan pihak berwenang terkait lainnya, termasuk komitmen dari Pimpinan, serta sistem monitoring dan pelaporan masyarakat yang berbasis IT. Pencegahan Penyuapan Lintas Batas Negara dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Bahwa dalam mencegah penyuapan lintas batas negara dalam masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) diperlukan collaborative action yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (publik, bisnis, CSO) baik pada level domestik dan regional. Gratifikasi, Uang Pelicin dan Penyuapan: Dampak Penyuapan kepada Bisnis dan Masyarakat Bahwa aksi bersama harus dimulai dengan pelaku usaha berhenti memberikan gratifikasi dan aparatur negara berhenti menerima gratifikasi. Peran pemerintah, pelaku usaha dan lembaga swadaya masyarakat dalam membangun budaya antikorupsi Bahwa ketidakjelasan regulasi dan diskresi yang terlalu luas merupakan peluang terjadinya mal-administrasi, pungli dan suap yang dapat mengakibatkan inefesiensi berbiaya tinggi bagi dunia usaha. Untuk mengatasi hal tersebut, kolaborasi yang efektif antara pihak pemerintah, masyarakat/LSM/swasta dan penegak hukum untuk bersama-sama memperbaiki regulasi pemerintah, menegakkan kode etik, meningkatkan pengawasan, penyederhanan proses pelayanan publik dan penegakan hukum. Tantangan dan Praktik Baik Dalam Membangun Integritas dalam Pelaksanaan Proyek Pembangunan berdasarkan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (PPP) Bahwa kerjasama antara pemerintah dan swasta (PPP) sangat penting untuk membangun integritas dalam pelaksanaan proyek pembangunan. Untuk membangun integritas tersebut, diperlukan konsistensi reformasi birokrasi dan sistem/media yang memadai untuk memfasilitasi koordinasi antara pemangku kepentingan. Peran Komunitas dan Perusahaan dalam Pencegahan Korupsi dalam CSR Bahwa program CSR yang efektif, tepat sasaran dan bebas dari korupsi seharusnya dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, dilandasi kepercayaan antara para pihak (perusahaan, masyarakat dan pemerintah), serta secara sinergis sehingga tidak terjadi duplikasi antara program pemerintah daerah dan CSR perusahaan. Ketahanan Pangan Bahwa peluang korupsi dan praktek kartel di sektor pangan terjadi antara lain karena tidak validnya data pangan, proses perizinan yang sulit, peraturan yang tumpang tindih dan kebijakan yang tidak kompatibel dengan realitas sosial. Pencegahan Korupsi di Sektor Bisnis: Inisiatif, International Best Practice Bahwa inisiatif pencegahan korupsi di sektor bisnis adalah investasi jangka panjang, dapat dilakukan secara individu maupun secara kolektif, didukung dengan komitmen dari pimpinan, yang tercermin dari visi nilai perusahaan yang jelas, kebijakan dan aturan yang memadai, serta penegakan aturan yang konsisten. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk memperkuat pembangunan daerah dengan kerjasam pemerintah dan swasta Peningkatan pelayanan publik dapat dilakukan melalui komitmen Pemerintah untuk menyediakan PTSP yang didukung dengan regulasi, sistem dan tehnologi yang inovatif dan memadai. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pemidanaan terhadap korporasi sangat penting dan perlu ditangani secara serius mengingat hal ini berdampak terhadap iklim usaha yang sehat, namun penerapannya perlu dilakukan dengan payung hukum yang jelas. Korporasi juga harus memperkuat kepatuhan internal dan bermitra dengan Pemerintah demi menciptakan iklim usaha yang bebas dari kecurangan dan korupsi. Pada hari kedua, acara dilanjutkan dengan pelaksanaan 10 sesi diskusi tematik yang menghasilkan beberapa hal sebagai berikut: Kemakmuran, Penyelamatan SDA untuk kesejahteraan bersama: Praktik Baik dan Aksi Kolektif Bahwa database yang tidak valid dan peraturan yang tumpang tindih menjadi penyebab utama permasalahan di sektor sumber daya alam. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemanfaatan teknologi informasi untuk pembenahan database, harmonisasi regulasi di sektor sumber daya alam, pembangunan integritas baik kepada para pelaku usaha sektor kehutanan dan stakeholder terkait, dan penegakan hukum.

Related posts